Foto Bersama Walikota Bupati se Maluku Utara |
Walikota Kota Tidore Kepulaun, Capt Ali Ibrahim bersama Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan , Ahmad Ishak menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku Utara di Ballroom Sahid Bella Hotel Kota Ternate, Selasa (29/3/22).
Rapat Koordinasi ini dihadiri Ketua KPK RI Nurul Gufran, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP, Edi Mulya Gubernur Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Walikota/Bupati se-Provinsi Maluku Utara, Ketua DPRD se- Propinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah se- Maluku Utara Kepala Inspektur se Maluk Utara.
Dalam arahannya, Ketua KPK-RI Nurul Gufran mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, Gubernur dan Wali Kota serta Bupati di Maluku Utara untuk senantiasa memelihara integritas dan nama baik selama maupun setelah menjabat.
“Saya ingin seluruh kepala daerah di Indonesia itu meninggalkan warisan yang baik. Bukan saja diingat oleh keluarga terdekat tetapi seluruh rakyat yang dipimpinnya,” tegasnya.
Karenanya, Nurul berharap kepada kepala daerah di Maluku Utara untuk serius meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini tentunya sebagai upaya KPK untuk terus mengedukasi dan berikhtiar kepada penyelenggara pemerintahan agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh amanah.
”Ini menjadi momen penting mengingat penyelenggara pemerintah di daerah perlu mendapat arahan-arahan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi KPK yang dapat dijadikan pedoman setiap penyelenggaraan pemerintah,” ujar Abdul Gani.
Kegiatan Rapat Koordinasi Program
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Phakta Integritas Program Pemberantasan Korupsi
Terintegritas Pemerintah Daerah Di Wilayah Maluku Utara dalam rangka
mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Para Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah
dan Inspektur Di Wilayah Maluku Utara berkomitmen untuk mendukung Program
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi