Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepala Inspektorat Airif Radjabessy menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku Utara di Ballroom Sahid Bella Hotel Kota Ternate, Rabu (10/11/2021).
Rapat Koordinasi dalam rangka
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 ini dihadiri Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Alexander Marwata, Gubernur
Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Walikota/Bupati se-Provinsi
Maluku Utara.
Dalam arahannya, Wakil Ketua
KPK-RI Alexander Marwata mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, Gubernur
dan Wali Kota serta Bupati di Maluku Utara untuk senantiasa memelihara
integritas dan nama baik selama maupun setelah menjabat. Menurut Alex, nama
baik dan kebanggaan dalam memelihara integritas akan abadi lintas generasi.
“Saya ingin seluruh kepala daerah
di Indonesia itu meninggalkan warisan yang baik. Bukan saja diingat oleh
keluarga terdekat tetapi seluruh rakyat yang dipimpinnya” Tegasnya.
Karenanya, Alex berharap kepada
kepala daerah di Maluku Utara untuk serius meningkatkan skor Monitoring Center
for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di
wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Maluku
Utara KH. Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang
dilakukan ini tentunya sebagai upaya KPK untuk terus mengedukasi dan berikhtiar
kepada penyelenggara pemerintahan agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh
amanah.
”Ini menjadi momen penting
mengingat penyelenggara pemerintah di daerah perlu mendapat arahan-arahan
pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi KPK yang dapat dijadikan
pedoman setiap penyelenggaraan pemerintah,” ujar Abdul Gani.
Dalam kesempatan yang sama, Wali
Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim mengapresiasi pertemuan tersebut dengan
mengatakan bahwa di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan
beberapa hal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, semua sistem yang
berkaitan dengan perijinan, pelayanan dan lainnya dibuat berbasis IT.
Selain itu, setiap Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus membuat komitmen saat pertama kali
menjabat dengan membuat pakta integritas. Hal itu bisa mengurangi tindakan
penyimpangan, namun tetap harus dijaga bersama-sama.
Terakhir, Wali Kota Tidore
berpesan agar OPD selalu taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, seperti tidak melakukan pungli, korupsi, gratifikasi dan lainnya.
Untuk itu semua pihak harus saling mengingatkan agar penyimpangan tidak terjadi.
“Saya akan terus mengingatkan dan
sebaliknya pun teman-teman Inspektorat juga akan mengingatkan saya,” ujar Wali
Kota Tidore usai
mengikuti Rakor KPK.
Satu rangkaian dengan rakor ini,
juga dilakukan Launching tiga aplikasi, yaitu Sistem Pengelolaan Data di
Inspektorat Provinsi Malut (Sipadat), Sistem Pengawasan Inspektorat Provinsi
Malut (Simwaster) dan Sistem Pengelolaan Surat Masuk Surat Keluar di
Inspektorat Provinsi Malut (Simasuk).
Menutup rangkaian acara, dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali
Ibrahim bersama 10 Kepala Daerah dan Ketua DPRD di wilayah Malut juga
menandatangani komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi
terintegrasi.
.jpeg)
