Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim didampingi Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tidore Kepulauan mengikuti rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Serentak Tahun 2020 secara Virtual, di Aula Nuku Kantor Walikota, Rabu (14/4/2021).
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan secara virtual diikuti oleh seluruh pasangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan arahan sekaligus pembekalan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya mengatakan bahwa jabatan yang diberikan adalah penghormatan tetapi sekaligus juga sebagai tanggung jawab yang besar dan berat, sehingga jangan sampai hanya mengikuti prosedur yang ada harus gol orientasi atau risalorientasi, Orientasinya adalah hasil, Kepala Daerah harus berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas tetapi harus bekerja dengan baik, "oleh sebab itu Kepala Daerah harus bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja namun mengecek hasil kerja dilapangan yang benar-benar dibutuhkan atau dirasakan oleh masyarakat." kata Joko Widodo
Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa Kepala Daerah harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga alokasi anggaran lebih fokus dan terkonsentrasi, "menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin gampang untuk mengontrol dan hasilnya akan semakin terlihat, sehingga saya titipkan agar buatlah satu, dua atau tiga kegiatan besar saja yang anggarannya dikosentrasikan sehingga hasil dapat terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat." tutup Joko Widodo
Sementara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya menjelaskan bahwa terdapat 185 pasangan calon Kepala Daerah terpilih hasil pilkada serentak Tahun 2020 telah dilantik, jumlah ini terdiri dari lima pasangan Gubernur, 152 pasangan Bupati dan 28 pasangan Walikota, "sehingga pada hari ini sebanyak 185 pasangan Kepala Daerah yang mengikuti Rakor secara virtual untuk mendapatkan arahan dan petunjuk dari bapak Presiden." kata Tito
Tito juga menambahkan bahwa dari total 185 pasangan Kepala Daerah itu, sebanyak 114 orang yang merupakan petahana atau pejabat yang sudah pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan sabanyak 225 orang yang merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru menjabat.
Tito juga menjelaskan bahwa dari 270 Daerah yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020 terdapat enam Provinsi, 67 Kabupaten dan 14 Kota yang melakukan sangketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkama Konstitusi (MK), namun proses sidang sengketa sudah berahir tetapi Putusan MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 15 Daerah dan penghitungan surat suara ulang di satu Daerah, tetapi masih ada 14 Daerah yang belum melaksanakan PSU, "sehingga masih adanya pasangan Kepala Daerah yang belum dilantik, akibat adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di MK, Kepala Daerah yang belum dilantik sebanyak 85 pasangan yakni empat pasangan Gubernur, 72 pasangan Bupati, dan sembilam pasangan Walikota. Pasangan ini direncanakan dilantik secara serentak pada akhir April 2021 dan Juli 2021." tutup Tito
Rapat Koordinasi ini selain arahan dan petunjuk dari Presiden Joko Widodo terdapat sejumlah pejabat Negara di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
.jpeg)
