 |
| Walikota Tidore, Capt. H. ALi Ibrahim, MH, meminta Gubenur Malut KH. Abdul Gani Kasuba (kanan) untuk bersikap tegas dalam penanganan Covid-19 dalam Rapat Terbatas. |
Gugus Tugas Covid-19 Kota Tidore
Kepulauan meminta Gubernur Maluku Utara untuk segera mengambil langkah tegas
dan berani guna melindungi nyawa dan keselamatan seluruh masyarakat di Provinsi
Maluku Utara (Malut).
Hal
tersebut disampaikan Walikota Tidore selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota
Tidore Kepulauan, Cpt. H. Ali Ibrahaim, MH, dihadapan Gubernur Malut, KH. Abdul
Gani Kasuba, Lc, di sela-sela Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 di wilayah
Kota Tidore Kepulauan, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Provinsi Malut di
Ternate, Jum’at, (1/5/2020).
Menurut
Ali Ibrahim, sikap tegas harus segera diambil oleh Gubernur selaku Ketua Gugus
Tugas Covid-19 Provinsi Malut, karena penyebaran kasus positif Covid-19 di
wilayah Maluku Utara terus meningkat drastis dari waktu ke waktu. Ali
mencontohkan Kota Ternate, Tidore dan Kabupaten Pulau Morotai, jika tidak
segera ditangani secara terpadu atas dukungan pemerintah provinsi dalam hal ini
Gubernur, maka dikuatirkan menjadi daerah yang sangat rawan munculnya kasus
transmisi lokal positif Covid-19. Apalagi hingga saat ini sudah terjadi 41
kasus positif Covid-19 yang tersebar di Kota Ternate sebanyak 20 kasus, Tidore
12, Kabupaten Morotai 4, Halmahera Utara 3, Halmahera Barat 1 dan Kabupaten
Halmahera Selatan 1 kasus.
“Kota
Tidore bisa saja mengambil sikap sendiri-sendiri, tetapi karena penanganan
Covid-19 ini harus dilakukan secara terpadu, maka kami meminta pak Gubernur
untuk mengambil sikap tegas guna menyelamatkan nyawa dan keselamatan seluruh
masyarakat di Provinsi Malut,” terang Ali Ibrahim dihadapan Gubernur Abdul Gani
Kasuba.
Ali
Ibrahim menjelaskan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh
wilayah Malut, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing
kabupaten/kota tetapi harus secara terpadu dan serentak dan dipimpin langsung
oleh Gubernur. Termasuk, mengkonsolidasikan kebijakan ini secara bersama-sama
dengan seluruh bupati dan walikota dalam rantai komando yang kuat dan sinergi.
Ali
Ibrahim mencontohkan, munculnya pilihan kebijakan penghentian atau penutupan
transportasi dalam kerangka pemutusan rantai penyebaran virus corona dinilai
tepat asalkan dilakukan secara sinergi untuk keseluruhan kabupaten dan kota di
Malut. Bahkan pilihan kebijakan ini perlu dikaji lebih jauh untuk
pemeberlakukan karantina wilayah di Provinsi Malut, mengingat pandemik corona
yang sudah menjurus pada terjadinya kasus transmisi lokal
Selain
itu, harus disertai dengan distribusi dukungan anggaran yang proporsional dari
pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota berdasarkan tingkat ekskalasi
perkembangan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing.
“Distribusi anggaran
dimaksud perlu memperhitungkan cakupan penanganan Covid-19 yang meliputi aspek
penguatan ketahanan kesehatan, dampak ekonomi dan perlindungan atau penciptaan
jaring pengamaman sosial,” jelas Ali Ibrahim.
Permintaan
tegas tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Malut, Kuntu Daud,
yang hadir dalam rapat terbatas. Menurut Kuntu, sudah saatnya Gubernur Maluku
Utara mengambil sikap cepat, tegas dan tepat dalam menyelesaikan masalah wabah
Covid-19 yang makin meluas di wilayah Malut.
Kuntu
mencontohkan, Kota Tidore Kepulauan membutuhkan dukungan dan sharing dana
melalui APBD Provinsi guna mengeksekusi sejumlah kebijakan dan langkah
strategis dalam penanganan pencegahan penyebaran virus corona di wilayah
tersebut. “Demikian juga dengan kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara,
juga membutuhkan sharing dana dari pemerintah provinsi untuk membantu mereka
menangani wabah corona di wilayah masing-masing,” terang Kuntu.
Menurut
Kuntu, Gubernur Malut harus hadir mewakili Pemerintah Pusat dan mengambil alih
komando untuk melaksnakan secara terpadu upaya pencegahan penyebaran virus
corona di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Malut. Kuntu berharap, dengan
upaya terpadu dan bersinergi, akan melahirkan kekuatan dan hasil yang maksimal
dalam mencegah makin meluasnya wabah yang mematikan tersebut.
Hadir
dalam rapat tersebut Sekda Malut Samsuddin A. Kadir, Kapolres Tidore Kepulauan
AKPB Johanes Jalung Siram, Kajari Tidore Kepulauan Adam Saimima, SH, Kadis
Kesehatan Malut, dr. Idhar Sidi Umar, Kepala BPBD Malut Yunus Badar, Kepala
Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Malut, Mulyadi Tutupoho, Kadis
PU Tidore Ade Soleiman, Kepala BPBD Tidore Abdurahim Achmad, Rektor Universitas
Nuku Idris Sudin dan Kabag Tata Pemerintahan Tidore Zulkifli Ohorela,
.jpeg)
