TERNATE, MALUT.CO- Presiden menyatakan jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat di Maluku Utara masih sedikit. Saat ini, hanya sekitar 216.000 dari total 487.000 sertifikat yang harus diserahkan.
"Artinya masih separuh nya belum ada, baru 46 persen," kata Presiden.
Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah di Tanah Air, selalu memastikan proses pemberian sertifikat kepada masyarakat. Hal itu juga dilakukan saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, pada Senin, 8 Mei 2017, Kemarin. Presiden menyerahkan sejumlah sertifikat tanah kepada masyarakat Maluku Utara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate.
"Dilaporkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang hadir 718, coba sertifikatnya diangkat semuanya," ujar Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya pemberian tanda bukti hak kepemilikan masyarakat atas bidang tanah yang dimiliki. Diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik maupun sengketa tanah di masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah melalui jajaran Menteri Kabinet Kerja akan terus berusaha meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pengakuan atas tanah.
Sementara itu turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Fahri/Aan